Dampak Kriminalisasi terhadap Demokrasi di Indonesia

Dampak Kriminalisasi terhadap Demokrasi di Indonesia

MEGAPOLITAN EXPOSE || Di Indonesia, kriminalisasi perbedaan pendapat dan lawan politik oleh petinggi negara memiliki implikasi yang signifikan bagi proses demokrasi. Salah satu dampak paling langsung adalah pengurangan kebebasan berpolitik. Ketika individu atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah menghadapi ancaman hukum, hal ini menimbulkan efek menakut-nakuti yang dapat menghalangi orang lain untuk menyatakan pendapatnya atau terlibat dalam aktivitas politik.

Dalam jangka panjang, ini dapat menciptakan suasana di mana hanya suara yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan yang didengar, mengurangi keberagaman pandangan yang seharusnya menjadi karakteristik utama demokrasi.

Jika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar, atau justru akan berujung pada konsekuensi hukum, maka legitimasi pemilu dan kepercayaan kepada proses demokrasi bisa berkurang secara drastis.

Dampak lain yang tak kalah penting adalah stabilitas politik. Ketegangan antara pemerintah dan oposisi yang meningkat dapat mengarah pada konflik dan ketidakstabilan sosial. Penggunaan tuduhan kriminal sebagai alat politik berpotensi menciptakan polarisasi yang lebih dalam di kalangan masyarakat, merusak kohesi sosial dan memperburuk suasana politik.

Hal ini dapat mengganggu fungsi normal institusi demokrasi, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah pun berkurang. Secara keseluruhan, kriminalisasi lawan politik menciptakan ancaman yang serius terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpolitik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Isu mengenai kriminalisasi lawan politik pada saat masa pemerintahan  Joko Widodo,  yang diungkap oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Akademisi, praktisi hukum, dan pengamat politik mengamati fenomena ini dengan teliti, menyampaikan pendapat yang beragam tentang dampaknya terhadap integritas politik di Indonesia.

Banyak akademisi menilai bahwa tindakan kriminalisasi ini bukan hanya berdampak pada politisi yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi merusak tatanan demokrasi. Mereka memperingatkan bahwa krisis hukum yang terjadi dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum.

Sejumlah ahli hukum mengklaim bahwa tindakan ini cenderung melanggar prinsip-prinsip keadilan dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi fondasi sistem hukum di negara demokrasi.

Sementara itu, pengamat politik menyoroti pentingnya tetap mempertahankan independensi lembaga negara dan menghindari intervensi politik dalam penegakan hukum. Mereka menegaskan bahwa pemilihan dan penegakan hukum harus bersifat adil dan tidak berpihak agar tidak munculnya stigma bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk menekan lawan politik. Dalam pandangan mereka, langkah-langkah preventif perlu diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak berwenang dalam mengatasi dugaan pelanggaran hukum.

Masyarakat umum juga turut memberikan suara dalam masalah ini. Banyak di antara mereka yang merasakan dampak langsung dari situasi yang dihadapi politisi, dengan mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya polarisasi politik. Masyarakat berharap agar situasi ini tidak berlanjut dan menekan para pemimpin untuk mengutamakan dialog dan resolusi damai. Harapan ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi serta menghormati hak asasi manusia.(ai)

Internal & Eksternal