Wakil Ketua DPD Jabar Dorong Pemekaran DOB Kabupaten Bogor

EX-POSE.NET, BOGOR | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat (Jabar) Ahmad Ru’yat mendorong percepatan daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Bogor.

“Seiring dengan Visi dan Misi Jabar Juara dengan inovasi dan kolaborasi, maka setiap penyelesaian persoalan di daerah tidak cukup dengan APBD Kabupaten Bogor, harus di sinergiskan dengan APBD Provinsi, APBN bahkan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan itu sendiri,” ujarnya pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor, Tahun 2024 di Gedung Tegar Beriman, Senin 20 Maret 2023.

Ahmad Ru’yat memberikan contoh konkrit atau studi kasus yang di hadapi oleh Kota Bogor dalam hal ini pembangunan RSUD Kota Bogor, bagus dan patut di contoh. Dengan adanya sinergis dari Kementrian Kesehatan, APBD Provinsi dan APBD Kota Bogor itu sendiri demikian pula dengan program-program lainnya.

“Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk mendekati enam juta dan wilayah yang begitu luas dan anggaran APBD nya hanya Rp9 trliliun. Tentu memiliki beban yang sangat berat sehingga konsep kebijakan pemekaran itu suatu keniscayaan jika di hitung pembagian anggaran yang ada di bagi jumlah penduduk,” katanya.

Dengan usulan pemekaran kabupaten Bogor Timur dan Bogor Barat dengan Induk Kabupaten Bogor, dapat di sampaikan akan ada pemerataan pembangunan. Dan infrastruktur atau publik utility di tiga kabupaten tersebut. Begitupun dengan pemekaran desa-desa di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor .

“Dapat kita bayangkan Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50 jutaan hanya memiliki lima ribu desa. Tetapi bisa di bandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing memiliki delapan ribuan desa. Maka dengan adanya anggaran Dana Desa bersumber dari APBN, desa-desa di sana relatif terlayani. Dan terfasilitasi dengan baik, maka dari itu harus ada kesepahaman antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Serta sangat di harapkan pro aktif dari para anggota DPRD dan DPR RI untuk mendorong percepatan pemekaran di kabupaten Bogor,” tutupnya.